Anggota DPRD Riau, Sugianto Sebut: Rekom untuk Guru Honorer Propinsi Jangan Ada Unsur KKN
Suaraburuhnews.com – Pekanbaru – Anggota Dewan propinsi Riau, H. Sugianto, SH, menyoroti atas kebijakan Kepala Sekolah SMA 1 Pangkalan Kerinci, Syahrial yang merekomendasikan tenaga honorer propinsi secara diam-diam sehingga guru yang direkom adalah honorer yang baru mengabdi di SMA 1 Pangkalan Kerinci sementara guru yang sudah berkarat tidak direkomendasikannya.
Rekomendasi kepala sekolah itu berbau KKN (Kolusi, Korupsi dan Nipotisme). Anggota DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PKB mengungkapkan kepada sbnc tadi sore (Kamis, 22/2).
“Kalau untuk tenaga honorer sebaiknya yang sudah mengabdi lama itu yang diprioritaskan jangan ada unsur KKN dan juga jangan ada rekomendasi dari pihak luar,” ungkapnya.
Menurutnya juga bahwa apabila itu tidak diterapkan akan mempengaruhi kepada psikologi sang pendidik.
‘Jangan menyakiti guru yang sudah lama mengabdi yang layak mendapatkan haknya, kalau memang kualifikasinya masuk ya kenapa tidak dimasukan rekomendasi Kepala Sekolah,” jelas Bendahara DPW PKB Propinsi Riau itu.
Sebagaimana diberitakan di media ini sebenarnya, diam – diam atau tidak transparan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Syahrial, usulkan dua nama guru honorer ke propinsi Riau.
Usulan kedua nama guru dinilai tidak adil dan transparan oleh warga dan orang tua tenaga honorer komite di SMA 1 Pangkalan Kerinci.
“Kepala sekolah SMA 1 Pangkalan Kerinci tak adil. Mengapa dia (Kepsek – red) mengusulkan dua nama tenaga honorer propinsi Riau anak kami tidak diberikan informasi,” kata salah seorang orang tua tenaga honorer komite yang tak mau disebutkan namanya kepada sbnc.
Berdasarkan informasi yang dirangkum sbnc bahwa diantara belasan honorer komite sekolah yang mengajar di SMAN 1 ini yang direkom secara diam-daim oleh Kepsek Syahrial menjadi guru honor provinsi Riau hanya dua orang atas nama Anisa dan Uum Fitriana.
“Rekomendasi nama itu seharusnya masih ada guru honor komite yang pantas, dilihat dari lama mengabdian daripada mereka yang diusulkan tersebut. Mengapa mereka tersebut yang di SK- kan oleh Dinas provinsi Riau dan pembayaran melalui dana APBD provinsi. Itu sesuatu kebijakan yang tidak adil, dan menzolimi anak kami yang honor sudah lama ini,” ungkap orang tua itu.
Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Pangkalan Kerinci, Syahrial saat dikonfirmasi sbnc menanyakan tentang ketidaktransparanan ini Kepsek menjawab tak masuk akal.”Yang kami usulkan guru yang minta diusulkan,” ungkapnya.
Dari informasi yang dirangkum sbnc beberapa honorer komite yang tak diusulkan namanya itu sangat sedih dan sampai menangis dengan ketidak adilan ini.
“Seharusnya Kepala Sekolah memberi tau semua tenaga honorer komite, tidak kepada dua orang yang direkomendasikan itu saja. Dan Kepala Sekolah harusnya mempunyai konsep tentang hal ini,” tutup Bapak itu.
Sampai berita ini ditulis sbnc sudah berupaya mengkonfirmasi Kepada Dinas Pendidikan Propinsi Riau. Namun bisa tersambung.(sbnc).
Poto: H. Sugianto, SH.