Suaburuhnews.com – Pangkalan Kerinci – Tak jauh berbeda kepentingan antara rehab rumah dinas Bupati Pelalawan 2017 yang menelan APBD Rp5,6 Miliar dengan rehab kantor DPRR Pelalawan 2018 yang menghabiskan duit rakyat Rp3,2 milyar.
Disinyalir proyek rehab rumah dinas Bupati dan rehab kantor DPRD Pelalawan sarat muatan kepentingan kelompok dan golongan.
Ada beberapa hal kejangalan dan kita bertanya-tanya tentang dua proyek rehabilitasi ini. Pertama, APBD Pelalawan dalam kondisi rasionalisasi. Sudah jelas kondisi keuangan daerah seperti ini mengapa membangun proyek yang tak ada berpihak kepada kepentingan masyarakat umum.
Sepertinya seakan anggota DPRD Pelalawan tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakatnya saat ini. Program tidak lagi mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan.
Kondisi masyarakat Pelalawan saat ini butuh jembatan, masyarakat butuh infrastruktur pendidikan, masyarakat butuh lapangan pekerjaan, masyarakat butuh infrastruktur jalan dan kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Namun sangat disayangkan sekali anggota DPRD Pelalawan lebih pandai membuat proyek yang sudah ada, merehab dan menghancurkan yang sudah ada.
Alangkah lebih baiknya jika proyek itu digunakan untuk proyek yang berbasis kebutuhan masyarakat daripada proyek rehab gedung DPRD dan Rumdis Bupati yang hanya dinikmati segelintir orang besar dan pejabat.
Andaikan duit untuk proyek ini digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan atau jembatan, infrastruktur pendidikan dan keagamaan dipastikan manfaatnya lebih besar dan dinikmati oleh orang banyak.
Kedua kondisi dua proyek rehab bangunan ini masih layak dan bagus. Lalu pertanyaanya mengapa mereka menjebolkan proyek tersebut.
Dengan demikian lalu keptingan siapa dua proyek rehab Rumdis Pelalawan dan rehab gedung DPRD Pelalawan ini yang menelan anggaran milyaran rupiah. Wallahu a’lam bishawab.(sbnc/opini)