Pentingnya Integritas Sebagai Syarat untuk Dirut PD dan Dewan Pengawas

Bagikan Artikel Ini

Pentingnya Integritas Sebagai Syarat untuk Dirut PD dan Dewan Pengawas

Suaraburuhnews com – Pekanbaru – Baru-baru ini Perusahaan Daerah PD) Rokan Hulu Jaya, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) telah mengumumkan ke publik tentang persyaratan calon Dirut dan Dewan pengawas PD Rohul.

Ketua Timsel (tim seleksi) Sekretaris Daerah (Sekda) H. Abdul Haris, S.Sos, M.Si mengumumkan secara resmi penerimaan Dirut PD dan Dewan Pengawas Rohul pada Tanggal (18/6). Dalam pengemuman tersebut juga dicamtumkan syarat pendaftaran calon Dirut dan Dewan Pengawas PD Rohul Jaya.

Mengenai persyaratan ini menjadi perhatian khusus Direktur Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) Riau, Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH, pakar dan ahli hukum pidana, Kamis (19/6) di Pekanbaru-Riau.

Direktur FORMASI Riau meminta kepada tim seleksi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Rohul terkait persyaratan calon Direktur Utama dan Dewan Pengawas PD Rokan Hulu Jaya harus di perbaiki.

BACA :  KPK Tetapkan Dirut BUMD Tersanka

” Formasi Riau ingin Timsel Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dalam membuat syarat itu harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Karena, dalam syarat itu ada yang tidak sesuai maka harus ditambah syaratnya yakni, syarat integritas sebagai syarat calon Dirut dan Dewan Pengawas,” tegas Ketua FoRMASI Riau, DR. Nurul Huda SH, MH.

Jadi, terkait penjabaran persyaratan tersebut jangan sampai tidak mengikuti kaidah atau aturan siapa sebagai Dirut dan sebagai Dewan Pengawas. Memang, sedikitnya ada 12 poin persyaratan yang disampaikan harus dilengkapi oleh pelamar tetapi ada kekurangan dari syarat yang ditentukan oleh permen, jelas Direktur Formasi Riau.

BACA :  Dua Hari Lagi Sidang Prapid FORMASI RIAU Vs Kapolda Riau dan KPK Digelar

” Memang ada 12 syarat formal yang sudah disampaikan Timsel, tetapi ada kekurangan dari syarat yang ditentukan oleh permen, jadi kami dari Forum Masyarakat Anti Korupsi Riau meminta kepada ketua Timsel, agar memperbaiki syarat tersebut, terkait masalah syarat integritas,” tambahnya.

Formasi Riau ingin timsel menambah syarat yang ada dalam Permendagri tersebut, tentang syarat integritas. Kenapa, seorang calon Dirut dan Dewan Pengawas itu harus berintegritas, nah berintegritas itu terjemahannya menurut kami adalah misalkan mereka yang dapat surat dari KPK RI itu contohnya, bahwa mereka berintegritas, begitu kata Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH pakar ahli hukum pidana ini.

BACA :  Wanita Ditembak di Tempat Hiburan Malam, Pelakunya Oknum Polisi Ini Kata Didhumas Polda Riau

” Yah, setidaknya mereka itu harus mendapatkan surat bahwa mereka berintegritas bisa saja dari KPK RI yang memperlihatkan bahwa calon yang ini berintegritas, terjemahannya seperti itulah”, terang Huda.

Contoh kasus, seperti di Kabupaten Pelalawan baru – baru ini, diduga disitu tidak ada disampaikan syarat integritas, akibatnya selama bertahun-tahun BUMD-nya yah begitu saja, malah diduga banyak persoalan. Maka ini sangat berpengaruh pada syarat integritas tersebut apalagi bagi perusahaan daerah yang nota bene menggunakan anggaran pemerintah, jangan sampai hal ini terjadi di Kabupaten Rokan Hulu juga, tutup Huda, panggilan akrab DR. Muhammad Nurul Huda, SH, MH. (sbnc-05).

Komentari Artikel Ini