Soal Sengketa Segamai, DR.Elviriadi; Kepala BPN Pelalawan Harus Punya Alat Bukti Primer Sebelum Terbitkan SHM

Bagikan Artikel Ini

Soal Sengketa Segamai, DR.Elviriadi; Kepala BPN Pelalawan Harus Punya Alat Bukti Primer Sebelum Terbitkan SHM

Suaraburuhnews.com – Pangkalan Kerinci – Sengketa lahan atau yang lazim disebut konflik agraria di Propinsi Riau seakan tak ada habis habisnya. Sejak era 1990-an sampai tahun 2020, konflik lahan warga terus menanjak. Momen kali ini terjadi di Kabupaten Pelalawan, tepatnya Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti.

Menyikapi gejala anomali sosial itu, pakar lingkungan dan kehutanan DR.Elviriadi angkat bicara.

BACA :  Kasad Terima Laporan Kenaikan Pangkat 16 Pati TNI AD

Dihubungi awak media suaraburuhnews.com melalui aplikasi whatapps massenger, tokoh muda melayu itu langsung berkomentar.

“Ya, saya sudah mendengar langsung dari warga Desa Segamai yang berkunjung ke rumah, saya kira ini perlu diselesaikan dengan bijak,” katanya mengawali.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu menjelaskan, kedua belah pihak harus berunding dengan kepala dingin.

“Walaupun kepala dingin, tetapi harus ajukan bukti yang kuat,” ungkapnya

Pria gempal yang sering jadi saksi ahli dipersidangan itu memgatakan, pihak pemerintah desa setempat harus punya alas hak yang autentik.

BACA :  Lakukan Aksi Damai, Kertas Bertuliskan "Tangkap GM PT Mentari Subowo" Terpampang

“Saya dengar dari oghang kampong ni, surat yang dijadikan dasar penerbitan SHM berupa surat izin berkebun sagu dan pemaritahan, tentu ini lemah,” bebernya dengan logat melayu kental.

Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI ini juga berencana akan meninjau ke lokasi sebagai penyeimbangan fakta hukum.

“Tentu sebagai anak jati Riau, tanggung jawab moral saya membantu rakyat dan pemerintah agar situasi kondusif, ” katanya

BACA :  Sidang Prapid FORMASI RIAU Melawan Kapolda dan Pimpinan KPK Akan Segera Digelar di PN Pekanbaru

Selain itu, kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan untuk meneliti surat – surat yang dijadikan dasar.

“Kita berharap, Pak Kepala BPN tentu punya pengetahuan perdata yang memadai. Alat bukti primer (primary evidence), alat bukti material harus diketahui dan dipersiapkan. Begitu juga di kalangan masyarakat Desa, apa legal standing nya?
Kita berharap ada solusi ariflah, inikan negeri melayu,” pungkas dosen yang istiqamah gundul demi nasib hutan.***

Komentari Artikel Ini