Suaraburuhnews.com – Pangkalan Kerinci – Belakangan, rencana pemberhentian tenaga honorer di Kabupaten Pelalawan menjadi topik yang paling hangat dibicarakan.
Sejak dihembuskan wacana ini oleh Bupati Pelalawan, HM. Harris beberapa waktu yang lalu ternyata mempunyai dampak yang besar bagi honorer di Kabupaten ini.
Hembusan tak segar itu telah merisaukan ribuan tenaga honorer dan bahkan tak bisa tidur nyenyak. Mengapa tidak, ancaman semakin dekat untuk dipecat yang menjadi beban pikiran mereka. Kalau diberhentikan, pertanyaan sederhananya kerja dimana mereka dan siapa yang menampungnya.
Tak tanggung-tangung, lima ribu lebih honorer dalam berbagai kategori akan kehilangan pekerjaan. Belum lagi ditambah bagi yang sudah punya suami/ istri. Kalau mereka sudah kehilangan pekerjaan, biaya menyekolahkan anak dari mana, biaya kehidupan sehari-hari didapat dari mana.
Kebijakan pahit ini anggota DPRD Kabupaten Pelalawan jangan mandul, seharusnya wakil rakyat menantang kebijakan ini. Karena ini akan menjadi dampak yang besar bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Akibat pemecatan ini akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Akan timbul beragam problema kehidupan manusia. Baik masalah ekonomi, masalah sosial dan maslah lainnya.
Perlu disadari juga selain itu penerimaan honorer ini awalnya persetujuan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. Jangan ibarat pepatah, habis manis sampah dibuang.
Dalam hal pemberhentian ataupun memutuskan kontrak ini pemerintah Kabupaten Pelalawan seharusnya berpikir dengan jernih, dan bijak mengambil keputusan.
Perlu dipertanyakan juga apakah memang pemecatan atau pemberhentian tenaga honorer ini murni karena krisis anggaran atau karena faktor lain?
Ada fakta sebelumnya beredar rekaman telpon kepada wartawan bahwa tenaga honorer di Kabupaten Pelalawan diintimidasi oleh pejabat tinggi di Kabupaten ini yang isinya pengakuan salah seorang tenaga honorer di Kecamatan Pelalawan mereka diintimidasi untuk memilih salah satu paslon Gubernur Riau.
Nyatanya kalah pulak arahan pejabat tinggi itu terpilih menjadi pemenang Gubernur Riau. Apakah karena itu tenaga honorer Pelalawan diputus kontraknya?
Kalau memang alasan karena krisis anggaran, mengapa sebelumnya diterima terus honorer ini secara diam-diam. Faktanya ada beberapa SKPD terus menerima honorer secara sembunyi.
Sebagaimana diberikan media ini sebelumnya, BKD (Badan Kepegwaian Daerah) Pelalawan, Edi Suriandi saat dikonfirmasi suaraburuhnews.com via handphone memberikan jawaban terkait masalah ini.
“Kami hanya sebagai memberikan edaran SK kepada masing-masing OPD. Kalau OPD tidak menerapkannya semuanya diserahkan kepada OPD,” katanya Rabu (3/5).
Selain itu ketika ditanya sanksi kepada OPD yang menerima tenaga honorer dan tidak mengindahkan SK Bupati tersebut diserahkan kepada masing Dinas atau OPD. (sbnc/01)
Sungguh tragis,
Semua saling lempar masaalah