Suaraburuhbews,com – Pangkalan Kerinci – Tak hanya sesumbar, Bupati Pelalawan HM Harris kembali pertegas sikap Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait adanya oknum ASN(Aparat Sipil Negara) serta Honorer yang terlibat nakoba untuk menyerahkan diri kepada pihak BNN Kabupaten sebelum diciduk. Bahkan Pemerintah Kabupaten siap membantu aparat BNN Kabupaten jika mereka sewaktu-waktu memerlukan mortir dari Pemerintah Kabupaten.
Sikap tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan kembali disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris saat meminpin rakor camat, lurah, kepala desa, BPD se Kabupaten Pelalawan, Kamis (10/3) di auditorium lantai 3 kantor bupati.
“Sikap kita sangat jelas menyatakan perang terhadap narkoba, tak hanya menyatakan perang, Pemkab juga menyiapkan mortir untuk membantu pihak BNN serta aparat kepolisian dalam menbombardir pelaku kejahatan kemanusian ini,”ujar HM Harris dihadapan ratusan peserta rakor yang berjalan terbuka untuk umum ini.
Kemudian sambung HM Harris, adanya laporan dari pihak BNN Kabupaten terkait oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai kontrak/honorer yang pemakai,pengedar norkoba sebaiknya menyerahkan diri.
“Kalau ditanya sikap saya, tentu sangat jelas bahwa lebih baik mereka disikat serta dibenamkan di sel tahanan, kita tidak perlu orang semacam itu. Namun dari pihak BNN masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyerahkan diri yang selanjutnya akan dilakukan pembinaan. Saya pikir ini kesempatan mereka untuk insap,”ujar Harris.
Saat disinggung pertanyaan dari sejumlah wartawan terkait bantuan mortir yang diberikan kepada BNN, HM Harris menyampaikan hal itu hanya istilah senjata di dalam perang saja.
“Yang jelas pemkab punya komitmen kuat untuk membersihkan aparat dari barang haram tersebut, terkait bantuan semacam mortir,granat, bom skala besar sekalipun kita akan berikan sepanjang itu dibolehkan oleh uturan yang berlaku,”jelasnya.
Kemudian terkait adanya oknum ASN serta honorer yang tertangkap tangan oleh pihak BNN serta aparat kepolisian beberapa waktu lalu, HM Harris menyatakan akan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat hukum.
“Dari pemerintah sendiri, saya telah intruksikan kepada Badan Kepengawaian Daerah untuk bersikap tegas, berikan sanksi tegas, dan sangat memungkinkan mereka kita pecat. Dia sendiri tidak sayang terhadap dirinya, kenapa kita yang harus sayang, masih banyak diluar sana yang akan mengantikan posisinya,”tutup Harris. (nto)