Suaraburuhnews.com – Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa menyesalkan tindakan pembiaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap aksi massa yang menuntut penangguhan penahanan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, aksi massa telah menyalahi aturan waktu yang diperbolehkan, yakni pukul 18.00 WIB.
Menurut Desmond, aksi massa Pro-Ahok yang ia nilai mengganggu ketertiban umum dan dibiarkan oleh pihak kepolisian itu menyiratkan perlakuan berbeda dengan aksi massa lainnya. “Kelihatan tidak adil kan, bahwa polisi ini berpihak ke pihak mana. Dari jam dan prosedur batasan demo saja polisi sudah tidak netral apa yang menyebabkan seperti ini? Berarti ada tangan-tangan yang membuat ketidaknetralan polisi ini,” kata Desmond saat dihubungi Republika.com pada Kamis (11/5).
Menurutnya, aparat keamanan seharusnya berlaku sama ketika menyikapi aksi massa 4 November atau aksi 411, yang dilakukan tindakan represif karena telah melewati batas waktu aksi. Namun, pada aksi di dua hari terakhir para pendukung Ahok, aparat seakan memberi keleluasan.
Karenanya, perbedaan perlakuan tersebut merusak citra aparat kepolisian. Bahkan, kata dia, hal ini memunculkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lainnya. “Ini berbahaya dan cenderung akan jadi pemicu konflik horizontal,” katanya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra tersebut meminta pihak yang menghendaki penangguhan penahanan Ahok agar melalui prosedur yang semestinya. Tidak kemudian justru bertindak di luar proses yang semestinya berlaku.
“Padahal proses ini kan sudah putusan. Harusnya menghormati putusan ini. Tidak puas ya lakukan upaya hukum melalui prosedur. Ini yang menurut saya jadi tidak sehat,” kata Desmond.
Ia menambahkan, polisi juga semestinya bertindak cepat untuk mengatasi peretasan situs yang terjadi belakangan ini. Ia mengkhawatirkan jika tidak ditindaklanjuti segera, maka akan ada saling balas oleh pihak sebaliknya. “Yang saya khawatirkan nanti jadi saling balas. Makanya polisi jangan panik, ini perbuatan polisi yang tidak adil,” katanya.(Sumber : Republika.com)