Dugaan Pakar, Biang Bau Busuk di Pkl Kerinci Bersumber dari Reaksi Pelepasan CS2 ke Udara oleh PT APR

Bagikan Artikel Ini:

Dugaan Pakar, Biang Bau Busuk di Pkl Kerinci Bersumber dari Reaksi Pelepasan CS2 ke Udara oleh PT APR

Suaraburuhnews.com – Pangkalan Kerinci – Masyarakat Pangkalan Kerinci diresahkan oleh bau busuk belakangan ini. Sedikitnya sudah lima kali aksi protes masyarakat terhadap bau busuk dalam usia belum sebulan pabrik itu diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Kemarin puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Menolak Bau Busuk Sabtu (14/3/2020) melakukan aksi juga menuntut penolakan bau busuk yang dikeluarkan oleh cerobong pabrik PT APR.

DR. Elviriadi pakar lingkungan anak jati asli Riau buka suara apa penyebab bau busuk itu secara keilmuannya.

Setelah memprediksi masyarakat Pangkalan Kerinci diresahkan oleh bau busuk yang berasal dari perusahaan pembuat rayon belakangan ini.

“Ya, bisa jadi biang bau busuk itu bersumber dari reaksi pelepasan Carbon Disulfida (CS2) ke udara melalui cerobong asap pabrik,” katanya.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu menjelaskan, seharusnya dampak lingkungan sudah termaktub dalam dokumen AMDAL.

“Dampak lingkungan seperti pencemaran udara ini harusnya sudah klir di AMDAL, dari AMDAL baru diterbitkan ijin lingkungan,” beber akademisi yang dikenal kritis itu.

Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu merinci, senyawa Carbon Disul fida (CS2) memang sering digunakan untuk campuran dalam membentuk serat rayon sebuah pabrik tekstil

“Carbon Disulfida digunakan untuk sintesis serat rayon, tetapi pembuangannya harus dipantau melalui penyediaan alat Continuous Emission Monitoring Sistem (CEMS). Nah, alat ini sangat mahal, tetapi vital bagi keselamatan penduduk,” katanya.

Pria gempal yang sering jadi saksi ahli dipersidangan itu meminta supaya Bupati dan DPRD Kabupaten Pelalawan segera turun tangan.

“Solusinya Pak Bupati HM. Harris dan Pak Dewan turunlah, ini dampaknya serius. CS2 ini bisa menimbulkan rasa pusing, mual, gangguan penglihatan,” jelasnya.

Elviriadi menambahkan, selama ini memang validitas AMDAL di Indonesia masih sangat diragukan. Oleh itu, kita minta Bupati Pelalawan cross-check ke lapangan dan segera bentuk tim independen. Sebelum timbul konflik warga dengan PT.RAPP makin membesar,” pungkas Putra Melayu Selatpanjamg yang istiqamah gundul kepala demi nasib hutan.***

Poto: DR. Elviriadi

Komentari Artikel Ini