Fungsi Kontrol Sosial DPRD Pelalawan Dinilai Tak Berjalan, APBD Tak Berkeadilan

Bagikan Artikel Ini:

Suaraburuhnews.com – Pangkalan Kerinci – Kinerja wakil rakyat daerah Kabupaten Pelalawan disoroti. Terutama dalam fungsi kontrol sosial atau dalam hal pengawasan setiap program yang telah dan akan dibuat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

“Pengunaan APBD sebaiknya memprioritaskan kebutuhan masyarakat jangan yang kurang dibutuhkan masyarakat disetujui langsung oleh anggota DPRD,” ujar Tengku Kashar Haroen kepada suaraburuhnews.com.

Selanjutnya Tengku Kashar menambahkan, “Cobalah lihat ada di salah satu sekolah di Pangkalan Kerinci mau ke sekolahnya saja jalan becek kalau musim hujan berdebu kalau musim kemarau. Pada hal itu sangat dibuhkan bagi masyarakat tetapi kok tak dilakukan pembangunan jalan atau di aspal,” kata Tengku Kashar.

Baca Juga :  Bupati Rohil Dilantik Disambut Aksi KMRM, Terkait SPPD Fiktif Massal

Kemudian Wakil Ketua MKP ini melihat arah APBD Kabupaten Pelalawan tidak berkeadilan karena tak berfungsinya kontrol atau pengawasan wakil rakyat ini.

“Jangan yang kurang dibutuhkan masyarakat dimasukan ke dalam APBD. Tetapi karena main mata wakil rakyat asal ketuk palu saja. Rumah dinas bupati kok bisa direhap dengan anggaran yang besar. Rehab kantor DPRD bisa dilakukan tetapi mengapa program yang menyentuh masyarakat tidak dilakukan,” tutup Tengku Kashar Haroen.(sbnc/04)

Komentari Artikel Ini