KPK Incar Riau dalam Kasus DP

Bagikan Artikel Ini:

KPK Incar Riau dalam Kasus DP

Opini

Pengertian Dinasti Politik yang risingkat dengan DP adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dengan Dinasti politik pergantian Kepemimpinan mirip Kerajaan. Sebab kekuasaan di wariskan turun temurun dari pemilik dinasti kepada ahli warisanya agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga.(Wikipedia).

Seterusnya keluarga yang beberapa anggotanya terlibat dalam politik terutama politik berbasis pemilihan umum anggota keluarga politik terikat lewat keturunan atau pernikahan, biasanya mencapai melibatkan beberapa generasi atau saudara umumnya dianggap bukan “keluarga politik”, tetapi keturunan akhir keluarga kerajaan turut terjun ke dunia politik monarki absolut tetapi berkuasa di negara.

Amerika Serikat (AS) memiliki banyak sekali dinasti politik. Peter Schweizer menyebut keluarga Bush sebagai “dinasti politik tersukses sepanjang sejarah Amerika Serikat.”[1]Keluarga Bush telah menghasilkan dua Presiden (George H.W. Bush dan George W. Bush, masing-masing presiden ke-41 dan 43), satu Gubernur Texas (George W. Bush), satu Gubernur Florida (Jeb Bush), satu Direktur CIA(George H.W. Bush), dan satu Senator A.S. dari Connecticut (Prescott Bush). Selain itu, ada pula pejabat penting seperti Perwakilan A.S., bankir, dan industrialis yang berasal dari keluarga Bush.

Baca Juga :  HOAX: FILTER DULU SEBELUM DI SEBARLUASKAN

Keluarga Soekarno (Presiden 1945–1967) seperti Megawati Soekarnoputri (anak; Presiden 2001–2004). Taufiq Kiemas (mantu; Ketua MPR 2009–2013)

Keluarga Soeharto  (Presiden 1967–1998). Siti Hardijanti Rukmana (anak; Menteri Sosial 1998),

Saya tidak terlalu keberatan dengan dinasti politik, asalkan orang yang menjadi pemimpin benar-benar orang yang berkompeten, bukan orang yang asal jadi pemimpin gara-gara dia anak pemimpin. Namun, dinasti politik memang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Indonesia yang terdiri dari berbagai mascam suku bangsa, bahasa, ras, agama, serta adat istiadat akan sangat riskan ketika dinasti politik berkuasa di sini. (sumber : seword.com)

Sejarah kepemimpinan dalam Islam sejak zaman Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, serta dinasti-dinasti Islam masa setelahnya bisa kita ambil pelajaran. Abu Bakar sebagai Khalifah pertama tidak menjadikan keturunannya untuk menggantikan dirinya menjadi sebagai Khalifah. Pengganti Abu Bakar justru Umar bin Khatab. Begitu seterusnya hingga Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Terpilihnya mereka menjadi pemimpin umat Islam murni atas asas musyawarah dan mufakat. Sejarah mencatat, kepeminpinan masa Khulafaur Rasyidun merupakan kepemimpinan yang terbaik dalam sejarah umat Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Bagaimana dengan Riau? Setidaknya ada 3 kabupaten yang terlibat Dinasti Politik.

Seperti yang katakan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada tahun lalu bahwa KPK RI akan memberikan perhatian serius terhadap Dinasti Politik.

Baca Juga :  HOAX: FILTER DULU SEBELUM DI SEBARLUASKAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi dinasti politik di daerah. Menurut KPK, dinasti politik berpotensi tinggi terjadinya tindak pidana korupsi. KPK memperhatikan serius terhadap dinasti politik

Basaria menegaskan KPK tidak melarang adanya politik atau kepala daerah “turun- menurun” jika dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Basaria, intinya apabila orang tua atau anak menjadi kepala daerah atau pejabat negara tidak melakukan tindak pidana korupsi. Basaria menyatakan penyidik KPK akan menindak tegas pejabat negara maupun kepala daerah yang terlibat korupsi dengan menerapkan pasal pencucian uang untuk memiskinkan koruptor. Dinasti politik menjadi sorotan publik usai KPK menangkap Walikota Kendari Sulawesi Tenggara Andriatma Dwi Putra bersama bapaknya yang menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Bapak dan anak itu terjaring OTT KPK Rabu (28/2/2018).

Lalu bagaimana dengan propinsi Riau ini dengan potensi Dinasti Politiknya sangat besar. Diantara Kabupaten/Kota di Riau setidaknua ada 3 Kabupaten yang jelas-jelas melakukannya DP.

Akankah KPK menangkap terhadap dinasti politik yang akan terjadi di propinsi ini?

Waktu terus berjalan dan tak ada mundurnya. Mudah-mudahan keadilan berpihak.(sbnc/opini).

Komentari Artikel Ini