Sulit Terurai, Konfliknya Persoalan Teknopolitan
Opini
Oleh Wartawan suaraburuhnews.com
Nasib Pembangunan kawasan teknopolitan masih tanda tanya besar. Sejumlah persoalan masih memghantui, mulai persoalan lahan sampai ketidak serius pemerintah pusat,
Terkait persoalan lahan, sejauh ini tim apresial telah berulang kali turun ke lapangan. Tersiar kabar tim ini telah mengukur lahan, menghitung tanaman kehidupan di lokasi teknopolitan, sehingga didapatkan angka pasti persoalan ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan. Namun sejauh ini belum juga ada tanda-tanda penyelesaian hak masyarakat.
Kemudian keseriusan pemerintah pusat di bawah komando Joko Widodo -Jusuf Kalla juga tidak menunjukkan langkah yang serius.
Hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya (Program Nawacita) kawasan teknopolitan Pelalawan dalam salah satu techno park yang dibangun pemerintah pusat. Namun apa yang terjadi, tak ada apa-apanya. Program Nawacita hanya hembusan angin surga dan program ini telah masuk diujung jalan. Sementara kawasan ini masih tumbuh subur tanaman kehidupan serta tanaman industri berupa pohon akasia. Dan sama sekali tak tersentuh program nawacita.
Kendati tak disentuh program nawacita, lucunya, pemerintah daerah masih mengagungkan program nawacita akan mampu membangun kawasan teknopolitan.
Dan oleh Bupati Pelalawan, program penuh muatan politik pencitraan selalu didengungkan keberhasilannya. Menjadi pertanyaan di Pelalawan mana keberhasilan tersebut tolong tunjukkan.
Kembali ke kawasan teknopolitan, tanggal 16 Januari 2019 Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan datang ke kawasan teknopolitan tampah gusar sedikit pun bahwa program tekopolitannya tidak berjalan sama sekali. Kendati agenda teknopolitan masuk program pembangunan teknopolitan Indonesia.
Sementara di kawasan teknopolitan yang disambangi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Bupati Pelalawan HM. Harris lansung menyodor proposal bernilai 1, 9 triliun. Apakah ini akan dikabulkan pemerintah dibawa Komando Jokowi?
Dari proposal tersebut bupati menyodor sedikit lima agenda pembangunan yakni pembangunan pelabuhan Sokoi, jalan Lintas Bono, jalan Lintas Timur alternatif, Laboratorium terpadu kelapa sawit techno park Pelalawan.
Lima program pembangunan ini menelan anggaran tidak sedikit yakni Rp 1,9 triliun.
Lagi-lagi muncul pertanyaan besar, apakah ini akan dikabulkan Jokowi?
Sementara agenda pembangunan pemerintah yang tetuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 telahpun dishakan DPR RI, lantas dimana lagi anggaran itu mau dimasukan.
Mengingat tahun 2019 adalah tahun politik, sudah barang tentu proposal ini kemungkinan besar tidak akan digubris Jokowi, mengingat kurang mendapat respon banyak masa, terkait Pilpres 2019 Jokowi kembali mencalonkan diri.
Jokowi akan leboh cenderung memposisikan anggaran untuk pencitraan semisal memberikan gaji kepada perangkat desa seluruh Indonesia setara dengan gaji PNS Golongan IIa. Sebagai mana Jokowi sampaikan melalui pidato resminya. Cara ini akan bertempat masif pada pilpres mendatang.
Lalu dimanakah posisi proposal bupati Rp 1,9 triliun. Sudah barang tentu berlalu begitu saja. Dengan janji pencitraan saja.***