Komitmen Anti korupsi di Riau Melemah, FORMASI Riau Minta Ini ke KPK

Komitmen Anti korupsi di Riau Melemah, FORMASI Riau Minta Ini ke KPK

🅢𝗎𝖺𝗋𝖺𝖻𝗎𝗋𝗎𝗁𝗇𝖾𝗐𝗌.𝖼𝗈𝗆 – Pekanbaru – Belakangan ini FORMASI RIAU melihat komitmen anti korupsi di propinsi Riau melemah. Kenapa itu melemah? Menurut FORMASI RIAU melemahnya ini karena komitmen Bupati se-Riau dan Gubernur Riau melemah.

“Mengapa ini terjadi, karena Bupati se – Riau dan Gubernur Riau kurang gencar untuk menyuarakan bahwa korupsi itu bisa merusak demokrasi, berkurangnya kualitas pembangunan serta bisa membuat rendahnya Pendapatan Asli Daerah dalam banyak sektor,” kata Huda Direktur FORMASI RIAU di Pekanbaru Kamis (9/3/2023).

Selain itu Huda melihat,”Ada oknum Bupati di Riau kurang bersikap tegas terhadap sikap-sikap yang melanggar hukum dan etika pemerintahan. contohnya seperti ada pembiaran dari oknum Bupati terhadap oknum keluarga Bupati yang ikut campur dalam menjalankan pemerintahan. Ini kan contoh yang tidak baik dipertontonkan baik secara terbuka atau diam-diam,”sambungnya.
.
“Karena itu, Direktur FORMASI RIAU Huda meminta kepada KPK agar membimbing kembali atau semacam memberikan arahan kepada Bupati se – Riau dan Gubernur Riau agar selalu menjaga sikap anti korupsi dalam segala tindakan,” pungkasnya.

Pada tanggal 14 April 2016 yang lalu Plaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menandatangani nota kesepahaman (MoU) pencegahan korupsi bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi KPK) Saut Situmorang di ruang serindit Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Rabu (12/4).

Total sembilan komitmen yang ditandatangani Plt Gubri tersebut juga diikuti pimpinan DPRD Riau lainnya yakni Noviwaldy Jusman, Manahara Manurung dan Sunaryo. Setelah itu, penandatanganan juga dilakukan Kapolda Riau dan Kajati Riau, para bupati/walikota, serta Ketua DPRD kabupaten/kota.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta kepada Gubernur Riau para bupati, Ketua DPRD untuk berkomitmen atas penandatanganan yang juga disaksikan langsung olehnya.

Ada pun alasan dilakukannya penandatanganan MoU tersebut mengingat Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus oleh KPK dalam pengawasan korupsi.

“Saya minta tentunya, penandatanganan ini tidak hanya. Sebatas seremonial saja. Dimana KPK pulang ke Jakarta, sementara di Riau korupsi terus dilakukan. Saya tidak mau, makanya dalam poin kesembilan yang ditandatangani tertulis rencana aksi pemberantasan korupsi harus dilakukan berkelanjutan,” papar Saut.

Berikut sembilan komitmen yang ditandatangani tersebut.

1. Melaksanakan proses perencaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planing,

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Uni Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procuement.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan pelayanan satu pintu sumber daya alam yang terbuka.

4. Melaksanakan tata kelola dana desa dan pemanfaatan yang efektif dan akuntable.

5. Melaksanakan penguatan internal pemerintah sebagai bagian dari implementasi pengendalian dari sistem internal pemerintah.

6. Memperkuat sistem integritas melalui pembentukan komite integritas pengembalian gratifikasi dan LHKPN.

7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan perbaikan dan penerapan perbaikan tunjangan dengan penghasilan.

9. Melaksanakan rencana aksi dlaam program pemberantasan korupsi terintegritas dan konsisten dan berkelanjutan.

Pewarta: R07
Editor: Aps
Foto: Direktur FORMASI RIAU, DR Nurul Huda SH MH penandatanganan MoU KPK dengan pejabat se Riau.(istimewa)