KPK RI Dukung Surat FORMASI RIAU Terkait 1 juta Hektar Lahan Bermasalah

Bagikan Artikel Ini:

KPK RI Dukung Surat FORMASI RIAU Terkait 1 juta Hektar Lahan Bermasalah

Suaraburuhnews.com – Pekanbaru – Pada Tanggal 27Juni yang lalu FORMASI RIAU menyurati Gubernur Riau terkait lahan yang bermasalah di Riau

Isi surat tersebut meminta Gubernur Riau, Syamsuar segera mengambil langkah cepat, terukur dan strategis untuk menertibkan lahan-lahan korporasi terkait perizinan perusahaan yang belum tertib.

Tak berapa lama surat masuk ke Gubri Syamsuar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dorong Gubernur Riau bentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Kebun Ilegal. Satgas Kebun Ilegal ini nantinya akan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan serta Kanwil Pajak.

Rabu kemarin (31/7) Koordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris, usai pertemuan bersama Pemrov Riau terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) bersama PKS dan Pemda, Direktorat Jemderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Rabu (31/7/19).

Baca Juga :  Peringatan Dini BMKG Cuaca di Provinsi Riau Tanggal 28 September

“KPK siap melakukan monitoring Satgas ini tidak lama lagi segera dibentuk pak gubernur,” kata Abdul Haris, seperti di kutip dari riauterkini.com.

Direktur FORMASI RIAU, Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH saat dikonfirmasi sbnc tentang didorongnya pemrop Riau membentuk Satgas ini oleh KPK RI Direktur FORMASI RIAU memberikan masukan ke Syamsuar.

” Kami ingin di Satgas itu selain isinya Direktorat Jemderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilibatkan juga LSM, akademisi yang fokus mengkritisi lahan yang bermasalah itu,” kata Direktur FOASI RIAU.

Baca Juga :  Dr Elviriadi; Bupati Sintong Sounding ke Eric Thohir Demi Desa Pasir Putih Utara

Huda menambahkan,” Pemerhati lingkungan, pemerhati korupsi, tanpa ada mereka pekerjaan ini akan menjadi kurang serius. Kalau bisa Satgas ini dikomandoi orang’-orang atau lembaga/institusi yang memperhatikan persoalan ini setiap saat. Gubri jangan asal main teken saja, panggil mereka, ahli korupsi, ahli lingkungan, pemerhati sosial, orang yang berintegritas dan jangan asal comot saja,” katanya.

Selain disebutkan di atas Direktur FORMASI RIAU mengungkapkan,” Orangnya peduli dan konsen dengan tugas ini, jangan Satgas ini diisi orang-orang partai politik, jangan Satgas ini dibuat seperti mengisi lowongan pekerjaan, orangnya benar-benar menpunyai integritas, memiliki kapsitas dan akuntabilitas,” tutup Direktur FORMASI RIAU, DR Muhammad Nurul Huda, SH, MH. (sbnc/01).

Komentari Artikel Ini