Mana Janji Jokowi Mencopot Pejabat Daerah tak Bisa Atasi Karhutla

Bagikan Artikel Ini:

Mana Janji Jokowi Mencopot Pejabat Daerah tak Bisa Atasi Karhutla

Tajuk

Suaraburuhnews.com – Pelalawan – Sudah sekian lama rakyat Riau diselimuti asap. Sepertinya tak ada hentinya. Dari hari ke hari bencana asap tak teratasi. Kemarin Kadisdik Riau telah meliburkan anak sekolah dengan mengeluarkan surat Nomor 800/Disdik/1.3/2019.

Hari ini kabut asap sudah mengancam kesehatan manusia. Makin hari makin parah.

Hari ini sebaiknya Presiden Republik Indonesia, Jokowi membuktikan janjinya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) presiden Jokowi menyampaikan akan mencopot pajabat daerah yang tak mampu atasi Karhutla.

Sejak pidatonya itu karhutla tetus terjadi dan asap tak bisa lenyap di bumi melayu Riau dan bahkan sudah sangat berbahaya bagi warga dan satwa liar.

Pertanyaanya kita-kira siapa sih pejabat daerah yang akan dipecat oleh Presiden Jokowi sesuai dengan janjinya lalu?

Baca Juga :  Ini Calon dan Nomor Urut Kades Labuhan Bilik

Faktanya sampai saat ini masyarakat Riau terus dan terus menghirup udara bercampur asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan sudah ribuan orang yang sudah kena penyakit ISPA.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada para Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, bahwa aturan yang sampaikan pada 2015 soal pencopotan dari jabatan yang tak mampu tangani karhutla masih berlaku.

“Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” kata Jokowi.

Jokowi meminta agar jajaran TNI dan Polri membantu pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota dalam mengatasi masalah kebakaran hutan. Menurutnya, kerugian yang dialami dari karhutla ini sangat besar.

Ia menyinggung kerugian akibat karhutla pada 2015 lalu yang mencapai Rp221 triliun. Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta untuk saat ini dan ke depam tak ada lagi yang namanya status siaga darurat karhutla di sejumlah wilayah.

Baca Juga :  Besok Presiden Jokowi ke Bengkalis, Riau

“Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, udahlah. Ada api sekecil apapun segera selesaikan. Udah,” tuturnya.

Jokowi meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam dalam menangani karhutla dan melakukan pencegahan. Menurutnya, pemerintah pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga akan membantu.

Mantan wali kota Solo itu menekankan agar masalah pencegahan karhutla menjadi prioritas utama. Jokowi meminta agar jajarannya rutin melakukan patroli untuk memantau keberadaan titik api di sejumlah wilayah.

“Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar,” ujarnya. (sumber : CNN)

Sudah lama derita asap ini dialami rakyat. Buktikanlah Pak Presiden copotlah pejabat daerah sesuai janji Bapak. (tajuk)

Komentari Artikel Ini